Banjarmasin, iloenxnews.com || Hari ini, seluruh Indonesia memasuki babak baru dengan dilantiknya gubernur, wali kota, dan bupati hasil Pilkada Serentak 2024. Tak terkecuali di Kalimantan. Momen ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebuah peralihan kepemimpinan yang membawa harapan besar bagi rakyat.
Rakyat menuntut bukan sekadar janji manis saat kampanye, tetapi realisasi visi dan program yang menyentuh kehidupan mereka secara nyata. Pemimpin baru harus segera menunjukkan kinerja, bukan larut dalam euforia kemenangan. Isu fundamental seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama.
Kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan, sebuah pulau terbesar ketiga di dunia. Pulau yang memiliki luas wilayah 748.168 kilometer persegi ini masih dilanda masalah krusial, dan sektor pendidikan serta layanan kesehatan masih jauh dari kata ideal. Saatnya bekerja cepat, jangan terjebak dalam politik transaksional.
Khusus bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) beserta wali kota dan bupati yang baru saja dilantik, tantangan mereka sangat besar. Masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Ketua Umum Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), Adv. Rachmad Fadillah, S.H. (foto kanan) didampingi Pembina FKPWK, Junaidi (foto kiri), mengucapkan selamat atas dilantiknya Gubernur Kalsel, H. Muhidin – H. Hasnuryadi Sulaiman, serta wali kota dan para bupati di berbagai daerah di Kalsel khususnya dan Kalimantan pada umumnya, yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto hari ini, Kamis (20/2/ 2025) di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Dalam pernyataannya, Rachmad Fadillah menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Kalsel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas wirausaha dan pemuda, dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.
“Komunitas perdagangan, jasa, industri dan wirausaha yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah harus diperkuat dengan kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM. Selain itu, investasi dan pembangunan industri harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar menguntungkan segelintir elite,” ujar purnawirawan Polri ini.
Selain itu, mereka juga memperhatikan Reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus menjadi perhatian serius dalam meningkatkan pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan birokrasi yang cepat, efisien, dan transparan.
Pemimpin baru harus memastikan bahwa ASN bekerja dengan profesionalisme tinggi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas tanpa hasil nyata.
Sementara itu, Junaidi juga mengatensi digitalisasi layanan dan penghapusan praktik birokrasi berbelit harus segera diterapkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.
“Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi komitmen utama. Rakyat sudah muak dengan praktik korupsi yang menggerogoti kepercayaan terhadap pemerintahan. Tidak ada toleransi bagi pejabat yang hanya mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Pemimpin yang baru dilantik harus berani bersikap tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat dan menghambat pembangunan,” kata Junaidi.
Lebih lanjut, ia mengatakan masyarakat Kalsel tentu berharap banyak dengan pemimpin baru, tetapi harapan tanpa pengawasan hanya akan menjadi angan-angan kosong. Pemimpin boleh berganti, tetapi kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Inilah saatnya bagi pemimpin baru untuk membuktikan diri. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Lima tahun bukan waktu yang lama. Jangan kecewakan harapan rakyat! Berani berjanji berani menepati,” pungkas Junaidi.
(ichal iloenx)
