Bandung, iloenxnews.com || Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Muhammad Syarifuddin menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan Tahun 2026.

Rakor yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pemulihan dan Mitigasi Risiko Iklim Guna Memperoleh Ketahanan Pangan Wilayah Kalimantan” tersebut digelar pada Jumat (20/11) pagi, bertempat di Ruang Bale Pasundan, Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Kegiatan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN, Ferry Irwandi, serta dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Badan Urusan Logistik, Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta Direktur Utama Rumah Tani Nusantara.

Pertemuan ini menjadi forum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membahas kondisi inflasi, tantangan ketahanan pangan, serta langkah penanganan yang memerlukan dukungan dan sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Para pejabat kementerian dan lembaga yang hadir juga memberikan tanggapan atas paparan kondisi masing-masing daerah yang disampaikan oleh para Sekretaris Daerah se-Kalimantan.

Dalam paparannya, Sekdaprov Kalsel menyampaikan bahwa inflasi tahunan Kalimantan Selatan pada Oktober 2026 tercatat sebesar 5,14 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen.

Untuk mengendalikan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan operasi pasar di 433 titik, menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 137,9 persen dari target, serta mengoperasikan sistem deteksi dini harga sejak 1 Juli 2026.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah kenaikan harga beras. Inflasi beras di Kalimantan Selatan mencapai 12,13 persen, hampir dua kali rata-rata wilayah Kalimantan sebesar 6,27 persen.

Bahkan, harga beras premium di daerah tercatat mencapai Rp17.500 per kilogram, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.400 per kilogram.

Menurut Syarifuddin, kondisi tersebut perlu ditangani dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat, terlebih Kalimantan Selatan akan menghadapi periode penting menjelang momen 5 Rajab di Sekumpul, Martapura, pada pertengahan Desember, yang diperkirakan mendatangkan jemaah dalam jumlah besar, kemudian dilanjutkan masa paceklik pada Januari hingga Februari 2027 sebelum memasuki panen raya pada Maret 2027.

Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan tambahan kuota beras SPHP periode Desember 2026 hingga Februari 2027 yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan prioritas pada beras pera yang sesuai dengan preferensi konsumsi masyarakat Kalimantan Selatan.

Selain itu, Syarifuddin juga meminta evaluasi terhadap HET beras premium dengan mempertimbangkan struktur biaya logistik di luar Pulau Jawa.

Percepatan pemulihan alat bongkar muat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin turut menjadi perhatian karena kerusakan fasilitas tersebut berpotensi menghambat distribusi pasokan antarpulau, terutama menjelang masa paceklik.

Tidak hanya persoalan distribusi dan harga pangan, tantangan struktural berupa rendahnya produktivitas padi juga menjadi sorotan, dimana pada 2025, produktivitas padi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 4,06 ton per hektare, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 5,32 ton per hektare.

Kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik lahan rawa dan gambut yang sebagian besar hanya dapat ditanami sekali dalam setahun.
Di sisi lain, risiko perubahan iklim turut berdampak terhadap sektor pertanian, dimana musim kemarau tahun ini, sebanyak 14.447 hektare sawah terdampak kekeringan dan 7.452 hektare di antaranya mengalami puso, dengan wilayah terdampak terluas berada di Kabupaten Tanah Laut dan Banjar.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam penguatan tata kelola air melalui pembangunan sumur bor, embung, irigasi perpipaan dan perpompaan, serta percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Kusan Hulu, dan Pancur Hanau.

Dukungan Kementerian Pertanian juga diharapkan untuk pengembangan dan pemuliaan padi lokal pera agar lebih produktif, penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen maupun pascapanen, serta perluasan penangkaran benih lokal unggul.

Syarifuddin turut menekankan pentingnya peningkatan literasi iklim bagi petani melalui Sekolah Lapang Iklim, karena program tersebut dinilai penting untuk membantu petani memahami prakiraan cuaca dan menyesuaikan jadwal tanam, terutama dalam menghadapi potensi kekeringan pada tahun mendatang.

Untuk itu, Kalsel mengusulkan alokasi Sekolah Lapang Iklim tahun 2027 di sentra produksi padi dan cabai, termasuk di Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap melaksanakan berbagai langkah sesuai kewenangan daerah, antara lain pompanisasi dan normalisasi saluran, pendampingan kelompok tani, percontohan pola tanam dua kali setahun bersama Bank Indonesia dan dinas teknis, melanjutkan Gerakan Pangan Murah di lima kabupaten/kota hingga Desember, serta memperkuat kerja sama antardaerah untuk memenuhi pasokan beras pera.

“Kami memohon enam butir dukungan yang disampaikan dapat tercatat dalam matriks kesepakatan forum ini, lengkap dengan penanggung jawab dan tenggat waktunya, sehingga pelaksanaannya dapat kita pantau bersama sampai panen raya tahun depan,” harap Syarifuddin.

Usai kegiatan, Syarifuddin menjelaskan bahwa rakor tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan pangan dan pertanian secara langsung kepada pemerintah pusat.

“Hari ini kita melakukan Rapat Koordinasi antara TPIP dan TPID, bersama seluruh Sekretaris Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Bank Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan, Pak Harris Munandar, dan tadi sudah banyak hal yang disampaikan terkait pengendalian inflasi,” ungkap Syarifuddin.

Terkait kondisi Kalimantan Selatan, Syarifuddin menyebutkan bahwa persoalan kegagalan pertanian atau puso, serta penguatan program Sekolah Lapang Iklim menjadi beberapa hal yang turut disampaikan dalam pertemuan tersebut.

“Untuk Kalsel sendiri tadi juga sudah disampaikan beberapa hal. Seperti kegagalan pertanian, puso, dan lain sebagainya, juga Sekolah Lapang Iklim, untuk di Batola. Dan bukan hanya di Batola, harapan kita nantinya juga di kabupaten-kabupaten lain melaksanakan, sehingga nanti akan lebih banyak juga orang yang terlibat di situ,” jelas Syarifuddin.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan, Harris Munandar, menyampaikan bahwa penguatan sinergi TPIP dan TPID diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan dan harga pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal dan Tahun Baru.
Menurut Harris, pengalaman menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi pembelajaran penting agar pemerintah dapat mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan dan inflasi.
Selain itu, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir juga perlu diperkuat seiring perubahan kondisi iklim.
Harris juga mendorong pelaksanaan operasi dan gerakan pangan murah di berbagai daerah menjelang akhir tahun, disertai langkah jangka menengah dan panjang seperti Sekolah Lapang Iklim, fasilitasi perdagangan, dukungan alat pertanian, penguatan pergudangan, serta kerja sama antardaerah, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.
“Harapannya, semua ikhtiar itu di akhir tahun dan juga di tahun depan, inflasi bisa reda, harga-harga bisa stabil dan rakyat makin senang dan sejahtera,” tutur Harris.
Turut mendampingi Sekdaprov Kalsel dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, Kepala Biro Perekonomian, Eddy Elminsyah Jaya, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor.
(Ran/Adpim)
Foto : M. Furqan Ali/ Biro Adpim
