Banjarbaru, iloenxnews.com || Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/06/2026).
Usai mengikuti rakor, Khazairin mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi, menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, serta memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, semakin akurat data yang dimiliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.
Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi strategis bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tegasnya.
(md/adpim)
