Kepala Perwakilan BI Kalsel Fajar Madjardi.(foto: ichal iloenx)
Banjarmasin, iloenxnews,com || Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan (BI KPw Kalsel) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalsel dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menggelar High Level Meeting (HLM), Ahad (29/12/2024) malam di Mahligai Pancasila, Jalan Letnan Jenderal TNI R.Soeprapto, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalsel.
Hadir dalam HLM itu, selain Kepala Perwakilan BI Kalsel Fadjar Majardi sekaligus pemateri, diantaranya ada juga Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol Nurullah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta jajaran Forkopimda lainnya.
Gubernur Kalsel H Muhidin (foto: ichal iloenx)
Pada pembukaan HLM itu, Gubernur Kalsel H Muhidin berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi, kerjasama, dan koordinasi dalam upaya bersama, untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi.
Kepala Perwakilan BI Kalsel, Fadjar Majardi menjelaskan seputar prospek dan tantangan inflasi ke depan, prediksi hingga resiko yang kemungkinan terjadi pada 2025. “Sampai dengan tahun 2024, inflasi tahunan (yoy) Kalsel terus menurun meskipun lebih berfluktuasi dibandingkan inflasi nasional.
Adapun penahan inflasi (yoy), kata Fajar pada urutan peringkat pertama adalah beras (-0,27%), disusul cabai merah (-0,12%), cabai rawit (-0, 11%), pepaya (-0,06%) dan ikan peda (-0,05%). “Sedangkan pendorong inflasi (yoy) yang utama adalah emas perhiasan (0,60%), disusul ikan gabus atau iwak haruan (0,25%), tarif parkir (0,21%), daging ayam ras (0,13%) dan bawang merah (0,12%),” tambah Fajar.
Selanjutnya, perihal penguatan BUMD Pangan, upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan strategis antara BUMD pangan, pemerintah daerah, dan sektor swasta guna memperkokoh rantai pasok lokal yang lebih tahan terhadap fluktuası harga dan keterbatasan pasokan.
Kemitraan ini harus mencakup upaya pengembangan produk pangan lokal yang kompetitif serta penggunaan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi.
Untuk melindungi petani lokal dari gejolak harga pasar, penerapan harga minimum, stand by buyer dan contract farming oleh BUMD pangan perlu dipertimbangkan agar petani mendapatkan kepastian harga yang layak dan kepastian pembeli selain itu juga ada kepastian jaminan stok bagi BUMD pangan.
Pemerintah daerah harus memperkuat infrastruktur logistik, termasuk fasilitas penyimpanan dan transportasi, yang mendukung distribusi pangan secara lebih merata, khususnya di daerah terpencil.
Penguatan kapasitas manajerial di BUMD pangan melalui pelatihan berkelanjutan dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) perlu diimplementasikan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD pangan.
Untuk mendukung kestabilan pangan secara menyeluruh, perlu diadakan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan konsumsi pangan yang berkelanjutan, sehingga tercipta dukungan terhadap kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BUMD.
Terakhir disampaikan sejumlah rekomendasi yakni, upaya penguatan pengendalian inflasi berdasarkan skema hulu-hilir melalui hulu yakni menjamin ketersediaan pasokan melalui peningkatan produksi serta perluasan kerjasama antardaerah. Pedagang perantara berupa optimalisasi peran pemerintah dalam stabilisasi harga, baik pada sisi petani hingga konsumen, seperti program kontrak farming.
Aspek hilir berupa penguatan peran pemerintah dalam penguasaan pasar serta pembentuk price reference melalui pembentukan mini distribution center. Kemudian, memperkuat sinergi kebijakan antar anggota TPID, dengan mempertimbangkan lesson learned implementasi program pengendalian inflasi di Provinsi Kalsel.
Rekomendasi terakhir adalah pematangan penyusunan roadmap TPID Kalsel 2025-2027 sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam roadmap Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025-2027.
