Banjarmasin, iloenxnews.com || Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025.
Bertempat di Kantor eks Gubernur Kalsel, kegiatan ini bertemakan “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan” , Senin (10/3/2025).
Selaku ketua TPID, Gubernur Kalsel H Muhidin memimpin langsung kegiatan ini juga di ikuti Wagub Hasnuryadi Sulaiman, Sekdaprov M Syarifuddin bersama Kepala Perwakilan BI Kalsel Fadjar Majardi.
Pj Sekdaprov Kalsel Syarifuddin selaku Ketua Harian TPID dan dalam laporannya menekankan pentingnya evaluasi kembali peran dan tugas anggota TP2DD guna memperkuat efektivitas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Penyusunan dan penyesuaian SK TP2DD tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten terus dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola,” ujarnya.
Selain itu lanjutnya, Roadmap TP2DD 2025-2029 tengah disusun agar sejalan dengan kebijakan nasional, memastikan kesinambungan transformasi digital di daerah.
“Sejumlah prestasi membanggakan juga diraih dalam Championship TP2DD 2024, dimana Kalsel meraih penghargaan sebagai TP2DD terbaik tingkat provinsi serta Rookie of The Year,” sebutnya.
Pj Sekdaprov Kalsel ini menambahkan bahwa kota Banjarmasin juga turut menorehkan prestasi sebagai TP2DD terbaik tingkat kota.
Disampaikan, dalam pengendalian inflasi TPID Kalsel berhasil menjaga tingkat inflasi tahun 2024 diangka 1.95% (yoy), tetap terkendali dalam rentang nasional.
“Pada Februari 2025, provinsi ini mencatat deflasi sebesar 0,39% (mtm). Prestasi ini semakin diperkuat dengan perolehan penghargaan TPID terbaik tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan dan terbaik tingkat Kota Wilayah yang diraih Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Atas pencapaian ini, Syarifuddin memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan TP2DD, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi daerah yang lebih baik.
Ia berharap penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi guna mencapai target pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, KPw BI Fadjar Majardi, selaku Wakil Ketua TPID dan TP2DD menegaskan pentingnya akselerasi ekonomi digital dan pengendalian inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Upaya perluasan implementasi QRIS terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi digital, bersamaan dengan penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi keuangan daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa literasi keuangan digital juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan akseptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
Dalam aspek pengendalian inflasi, Fadjar menyampaikan strategi yang diambil berfokus pada mitigasi volatilitas harga pangan strategis, seperti beras, daging ayam, telur, cabai dan minyak goreng.
“Kerja sama antar daerah terus diperluas guna menjamin kelancaran pasokan komoditas pangan, sementara program operasi pasar dan Gerakan Pasar Murah diperkuat untuk menjaga stabilitas harga terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” tandasnya.
Kemudian dalam arahannya, Gubernur H Muhidin menegaskan pentingnya langkah kongkret dalam pengendalian inflasidan percepatan digitalisasi keuangan daerah.
“Agar penyusunan Roadmap TP2DD 2025-2029 segera diselesaikan secara komprehensif,” instruksinya.
Ia menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk aktif memantau kebijakan Opsen dan implementasi KIKI sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja daerah.
Terkait dengan inflasi, Gubernur menekankan pentingnya mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas berbagai komoditas pangan strategis lainnya melalui optimalisasi mekanisme pertanian dan penerapan teknologi loT.
“Budidaya apung untuk padi dan cabai menjadi salah satu solusi yang didorong untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan, sementara pemanfaatan pupuk batubara juga menjadi bagian dari strategi efesiensi pertanian,” bebernya.
Selain itu, Muhidin menyampaikan bahwa kerjasama antar daerah terus diperluas dengan wilayah sentra produksi nasional guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan pangan, memastikan kelancaran distribusi serta menjadi stabilitas harga ditingkat konsumen.
“Penguatan BUMD Pangan sebagai offtaker dan distribusi serta menjaga langkah penting dalam mengendalikan harga, yang akan didukung dengan optimalisasi peran Jukung Pangan dalam rantai distribusi di sisi hilir,” lanjutnya.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 dengan pendekatan integratif dari hulu ke hilir yang diselaraskan dengan program pengendalian inflasi pemerintah pusat.
Disamping itu, untuk menghadapi lonjakan harga menjelang HBKN, langkah-langkah pengendalian harga akan diperkuat dengan memastikan kelancaran distribusi, mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah, serta mendorong kesadaran masyarakat melalui kampanye belanja bijak.
Gubernur Muhidin kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif.
“Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan Kalsel dapat terus memperkuat daya tahan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” pungkasnya.
Turut berhadir pejabat terkait lingkup Pemprov Kalimantan Selatan, Walikota dan Bupati se-Kalsel atau yang mewakili serta stakeholder terkait.
