Banjarmasin, iloenxnews.com || Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat yang melanda sebagian wilayah Kalimantan hingga September 2026 memantik perhatian serius dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Ketua Dewan Pembina Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), Junaidi, menegaskan bahwa penanganan karhutla wajib bertumpu pada target yang jelas dan terukur agar penderitaan masyarakat di tingkat tapak bawah tidak menjelma menjadi bencana kemanusiaan yang terabaikan dalam sunyi.
Kabut asap pekat akibat terbakarnya lahan gambut dalam beberapa pekan terakhir telah memukul telak sendi-sendi kehidupan di Kalimantan. Selain melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi lokal, situasi kritis ini memaksa ratusan sekolah mengalihkan proses belajar mengajar ke sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) demi melindungi kesehatan anak-anak. Di hilir, fasilitas kesehatan di berbagai daerah pun terus menghadapi tekanan akibat lonjakan tajam kasus Infeksi Saluran Respirasi Akut (ISPA).
“Masyarakat Kalimantan saat ini sudah semakin cerdas dan kritis dalam mengamati efektivitas pemulihan lingkungan. Kita mengapresiasi langkah berani jajaran kementerian yang secara resmi mencabut izin usaha lima korporasi besar pemegang PBPH yang areanya terbukti ditelantarkan hingga terbakar. Ini sinyal penegakan hukum yang kuat, tetapi tidak boleh berhenti di sini. Tindakan hukum harus tetap agresif, transparan, dan menyentuh akar masalah tanpa pandang bulu,” ujar Junaidi saat memberikan keterangan resmi di Banjarmasin, Rabu (23/9/2026).
Guna memutus mata rantai krisis lingkungan tahunan ini dari hulu ke hilir, Junaidi memaparkan lima langkah strategis yang ditawarkan FKPWK sebagai solusi integratif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di lapangan:
• Penerapan Regulasi Nol Aktivitas Api:
Memperketat pengawasan berlapis dan memberlakukan larangan total terhadap segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, khususnya di kawasan kubah gambut selama puncak musim kemarau.
• Optimalisasi Teknologi Deteksi Dini:
Memanfaatkan teknologi drone thermal berbiaya rendah untuk melakukan patroli udara rutin di wilayah pelosok dan area konsesi terpencil, guna mendeteksi bara bawah gambut sebelum api meluas di permukaan.
• Penguatan Logistik Kesehatan di Hilir:
Mempercepat distribusi bantuan medis, pendirian posko Rumah Oksigen mandiri, serta pemenuhan stok masker standar medis (N95) yang menyasar langsung ke perkampungan padat penduduk.
• Konsistensi Penegakan Hukum Transparan:
Mengawal dan memublikasikan kelanjutan sanksi hukum serta pencabutan izin bagi korporasi yang melanggar agar tidak ada celah pembiaran di masa depan.
• Konsolidasi Jaringan Relawan Sipil:
Mengaktifkan posko kemanusiaan berbasis komunitas lintas elemen untuk memperkuat solidaritas warga, menyokong logistik petugas pemadam darat, dan membantu ketahanan sosial-ekonomi lokal.
Di samping langkah taktis tersebut, FKPWK juga menangkap adanya dinamika politik yang kuat di tengah masyarakat. Junaidi mengingatkan para elite politik dan pembuat kebijakan bahwa ketidakpedulian yang berlarut-larut terhadap krisis asap ini berpotensi memicu konsekuensi politik yang serius pada pemilu mendatang.
“Rakyat hari ini tidak bisa lagi disodori janji-janji manis di atas kertas. Krisis ini adalah ujian ketulusan bagi para pemimpin. Jika jajaran elite tidak menunjukkan keberanian dan kepedulian yang nyata dalam mengatasi karhutla, jangan salahkan jika masyarakat yang sudah cerdas ini menggunakan hak konstitusional mereka untuk melakukan punishment vote (hukuman suara) di TPS nanti. Suara rakyat di bilik suara akan menjadi penentu dan rapor merah bagi siapa saja yang abai terhadap keselamatan daerah ini,” tegasnya.
Terkait perdebatan publik mengenai urgensi penetapan status kedaruratan, FKPWK menilai desakan warga merupakan alarm kemanusiaan yang sangat valid akibat kedaruratan polusi udara. Namun, Forum mengingatkan agar perdebatan administratif-birokratis jangan sampai memperlambat laju eksekusi taktis pemadam api di lapangan.
“Apa pun status administrasinya di atas kertas, kebutuhan paling mendasar dan hak mutlak rakyat saat ini adalah udara bersih, percepatan pemadaman, dan kelancaran logistik medis. Jangan biarkan derita rakyat menjelma menjadi bencana di tengah sunyi,” tambahnya.
Sebagai wujud tanggung jawab moral, FKPWK secara aktif mengonsolidasikan seluruh jaringan relawannya di daerah untuk bergerak langsung memberikan bantuan kemanusiaan. Gerakan ini berfokus pada pembagian masker gratis dan mobilisasi tabung oksigen darurat bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil. Forum mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kerukunan, bergotong-royong membantu sesama, dan mendukung penuh pemulihan lingkungan demi kembalinya aktivitas publik yang sehat, berdaulat, dan kondusif.
(tim)
