Banjarmasin, iloenxnews.com || Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bersama Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan kembali melakukan publikasi kinerja Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) pada kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) yang dilaksanakan di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. D. I. Panjaitan No.24, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (25/5/2026).
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sukses mencapai 5,67% (yoy) pada Triwulan I 2026 (atau 5,67% c-to-c). Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara telah mencapai sebesar Rp9,50 triliun atau 31,75% dari pagu, di mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,68 triliun. Selain itu, kinerja APBD pada periode ini juga mencatatkan surplus sebesar Rp993,29 miliar, menandakan ruang fiskal yang sehat untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.
Perkembangan Perdagangan Regional dan Stabilitas Harga Daerah
Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan resiliensi yang solid memasuki awal kuartal II 2026. Neraca Perdagangan Kalsel pada April 2026 konsisten mencatatkan surplus yang signifikan sebesar US$805,95 juta dengan kontraksi sebesar 2,29% (yoy) dan 13,46% (mtm) yang disebabkan oleh pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor. Di sisi lain, nilai impor juga naik tajam sebesar 46,06% (yoy) menjadi US$253,15 juta, akibat naiknya nilai impor komoditas minyak petroleum serta kenaikan harga transaksi BBM diesel.
Dari sisi pergerakan harga, inflasi tahunan tercatat sebesar 3,67% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,75, turun dan melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya. Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi di regional yang mencapai 3,96% (yoy), sementara inflasi terendah berada di Kabupaten Kotabaru sebesar 2,90% (yoy). Stabilitas harga didukung oleh sinergi pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui berbagai langkah pengendalian pasokan dan distribusi pangan.
Penguatan Belanja Negara dan Kinerja Fiskal Regional
Memasuki awal Triwulan II tahun 2026, kinerja fiskal di Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika yang solid dengan lonjakan pada sisi pendapatan nasional dan akselerasi belanja daerah. Hingga 30 April 2026, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp9,50 triliun atau mencapai 31,75% dari total pagu Rp29,93 triliun. Motor utama penggerak realisasi ini adalah Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencatatkan pertumbuhan sangat kuat sebesar 40,77% (yoy) dengan nilai mencapai Rp2,82 triliun.
Pada sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan terkumpul sebesar Rp4,39 triliun (14,92% dari target). Capaian ini tumbuh positif sebesar 30,30% (yoy), yang utamanya didorong oleh pemulihan pada penerimaan perpajakan yang tumbuh 27,09% (yoy). Kinerja penerimaan perpajakan yang tumbuh positif tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan hingga April 2026 masih terjaga dengan baik.
Dari sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp8,50 triliun (20,80% dari pagu), berbalik arah mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,86% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang terkontraksi 7,18%. Hal yang paling menonjol adalah Belanja Modal yang mencatatkan lonjakan pertumbuhan sebesar 193,96% (yoy) menjadi Rp870,85 miliar. Ini menjadi indikasi bahwa eksekusi proyek-proyek fisik dan infrastruktur (seperti jalan dan irigasi) dipercepat lebih awal.
Penyaluran Transfer ke Daerah Terus Mendukung Layanan Publik dan Pembangunan Regional
Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 30 April 2026 menunjukkan progres yang solid pada awal triwulan kedua tahun anggaran. Realisasi TKD tercatat mencapai Rp6,68 triliun atau 36,78% dari total pagu sebesar Rp18,17 triliun, dengan didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp4,39 triliun atau 65,71% dari total realisasi TKD.
Kemandirian Fiskal Daerah Menunjukkan Tren Positif
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga terus mendukung penguatan kapasitas usaha masyarakat dan pertumbuhan UMKM yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Total penyaluran KUR sebesar Rp1,81 Triliun (35,03%) dari target Rp5,15 T yang disalurkan kepada 24.811 debitur. KUR disalurkan secara Konvensional sebesar Rp1.734,87 Miliar (96,11%) dan Syariah sebesar Rp70,24 Miliar (3,89%). Dalam jangka panjang, penguatan sektor UMKM diharapkan dapat memperluas basis pajak melalui meningkatnya formalitas usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kanwil DJP Kalselteng akan terus bersinergi bersama seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam menjaga penerimaan negara, memperkuat kepatuhan perpajakan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
(ril humas/ichal iloenx)
