Foto atas: Difriadi Darjat (kiri) dan Fitri Hernadi (montage: ichal iloenx)
Banjarmasin, iloenxnews.com || Kepastian pembangunan jalur Kereta Api (KA) di Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini masih menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat. Padahal posisi Kalsel sebagai calon gerbang logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sepenuhnya memiliki pijakan kuat.
Tokoh banua Drs. H. Difriadi Darjat mengatakan bahwa di Kalsel perlu jaringan KA, hal itu sudah disuarakan oleh Anggota DPRD dan sudah sampai menjadi rencana yang sudah ada desainnya, namun kapan pelaksanaannya kita tidak tahu.
“Saya hanya mengimbau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, sebagai warga masyarakat yang menghendaki revolusi transportasi di Kalsel. Karena dengan adanya KA arus barang dan jasa akan mudah, misalnya selama ini pengangkutan batu bara, semen kan menggunakan jalan raya sebagian, khususnya semen. Ini kan mengganggu masyarakat,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Pengganti Antar Waktu (PAW) tahun 2022-2024 ini.
“Oleh karena itu pembangunan transportasi KA di Kalsel ini sebuah kebutuhan. Kalau sudah ada rencana detailnya tanpa tindak lanjut, percuma! Barangkali nanti tahun wow kita baru bisa dapat KA. Perlu koordinasi dengan pemerintah pusat sebaik-baiknya,” lanjut Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2010–2015 ini.
Langkah pertama Pemprov, menurut Difriadi, adalah perlu menganggarkan walaupun sedikit. Ada kemauan, ada niat baik. Menganggarkan misalnya penataan areal yang akan dilewati KA, pembebasan lahan bertahap. Misalnya setahun 10 km, tahun kedua tambah lagi, berarti ada niat baik. Tapi harus sudah sampai pada tingkat wilayah-wilayah yang menjadi jalur KA itu.
“Ini penting, karena kalau tidak dianggarkan dan tidak ada kemauan adanya politik anggaran di Pemprov, nonsense kita punya KA. Tapi nanti kalau umpamanya Pemprov sudah menganggarkan misalnya pembebasan lahan untuk jarak 10km atau 20km entah dari Tanjung dulu, atau Banjar dulu, atau Marabahan dulu ke bandara. Kalau sudah begitu berarti ada kemauan yang disebut dengan politik anggaran, kalau tidak ada itu hanyalah omon-omon,” ujar pria kelahiran 19 Oktober 1961 ini.
“Kalau di tahun 2026 belum dicantumkan anggaran untuk pengadaan lahan atau rel KA, barangkali nanti di 2027 sudah mulai. Saya berharap revolusi transportasi di bawah kepemimpinan Muhidin-Hasnur ini ada perubahan yang signifikan bagi pembangunan Kalsel. Kita percaya beliau mampu,” pungkas politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Sementara itu, secara terpisah Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, A.P., M.Si mengatakan, KA memiliki peran strategis dalam sistem logistik karena menawarkan biaya yang lebih murah, layanan yang lebih pasti, serta kemudahan pengelolaan dibandingkan angkutan darat berbasis truk.
“Kereta api itu logistiknya murah, nyaman, dan punya kepastian. Dari sisi pengaturan, jauh lebih mudah dibandingkan truk atau moda logistik lainnya,” ujar Pembina Utama Muda (IV/c) ini.
Fitri menjelaskan, tanpa dukungan moda angkutan massal seperti KA, arus logistik di Kalsel akan terus bergantung pada truk, yang rentan terhadap kemacetan, kerusakan jalan, serta biaya operasional yang fluktuatif.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel masih terus menjajaki ketertarikan investor untuk pembangunan rel kereta api. Menurut Fitri, minat memang ada, namun belum bisa diumumkan karena masih dalam tahap awal.
“Sudah ada pihak yang berminat, tapi memang belum bisa kami sampaikan sekarang,” katanya.
Kendati demikian, tantangan terbesar terletak pada skala pembiayaan. Fitri menyebut, kebutuhan anggaran pembangunan jalur KA bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari total APBD Kalsel.
“Ini bukan angka kecil. Karena itu, kami butuh kepastian bagaimana kebijakan pemerintah pusat menempatkan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan, termasuk untuk mendukung IKN,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Detail Engineering Design (DED) Kementerian Perhubungan untuk jalur IKN–Marabahan–Kalimantan Tengah, kebutuhan anggaran prasarana saja diperkirakan mencapai sekitar Rp27 triliun.
Angka tersebut belum mencakup pengadaan lokomotif, pembangunan stasiun, halte, hingga penyediaan sumber daya manusia.
Kompleksitas wilayah Kalsel juga menjadi faktor penghitungan biaya. Daerah ini memiliki bentang alam beragam, mulai dari kawasan pegunungan hingga rawa, yang membutuhkan pendekatan konstruksi berbeda.
Dengan kondisi tersebut, Fitri menilai kepastian kebijakan pemerintah pusat menjadi penentu apakah rencana menjadikan Kalsel sebagai simpul logistik Kalimantan dapat benar-benar terwujud.
“Kami menunggu kepastian itu, supaya arah pembangunan daerah kami tidak sekadar rencana di atas kertas,” katanya.
Meski fokus utama pembangunan kereta api diarahkan untuk angkutan kargo dan logistik, Fitri mengungkap peluang layanan penumpang tetap terbuka di masa mendatang, seiring dengan berkembangnya kebutuhan mobilitas masyarakat.
(tim/red)
